opak-satu

properti - tokoh

2006-05-27T01:17:00.000-07:00

F.X. Teguh Kinarto
Pernah dijuluki
'si-Raja RSS'

Mengelola bisnis, mengatur organisasi, serta mengurus sejumlah lembaga sosial dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari bukanlah pekerjaan gampang. Apalagi kalau aktivitas semua itu bisa berjalan berimbang.
Tapi itulah yang dijalani F.X. Teguh Kinarto, mantan Ketua DPD REI Jatim yang kini juga menjabat Wakil Ketua DPP REI bidang RSH. Pria kelahiran Surabaya, 2 April 1952 ini, sehari-hari adalah Presdir dan CEO dari Podojoyo Masyhur Group, sebuah kelompok usaha properti asal Malang.
Bisa dibayangkan betapa sibuk keseharian Pak Teguh (panggilan akrab Teguh Kinarto) dalam mengelola jejaring bisnisnya. Padahal Dia masih harus membagi waktu (kesehariannya) untuk organisasi, baik di REI (DPD & DPP) maupun di Life and Bussiness Club Surabaya (sebagai ketua umum).
Bapak 4 anak dari istri Hartati Tjahjono ini juga harus berbagi waktu untuk sederet kegiatan sasial dan keagamaan, karena kapasitasnya sebagai ketua umum Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya (di bawah Keuskupan Surabaya). Maupun sebagai pengurus penting di Arisan Gotong Royong (perkumpulan pengusaha keturunan Tiong-Hwa untuk kesejahteraan masyarakat Jatim). Dan masih banyak lagi lembaga social dan professional yang diurusnya.
Teguh muda mengawali karirnya sebagai pengusaha melalui PT Podojoyo Masyhur. Kini perusahaan itu sudah menjadi kelompok usaha (group) dan berbasis di Surabaya. Gurita bisnisnya telah merambah ke hampir setiap kota di Jatim, Jakarta, bahkan Perth (Australia). Sedikitnya ada 60 lokasi proyek perumahan yang sedang digarap, dan telah puluhan ribu rumah yang dibangun.
Sebagian proyek, khususnya yang di Surabaya, Malang dan Sidoarjo, memang merupakan perumahan kelas atas. Tapi proyek yang ada di kota-kota lain (sebagian besar) merupakan RSH (d/h RS & RSS). Sehingga wajar ketika pada 1995 - Teguh sempat dijuluki ‘Si Raja RSS’, menyusul terpilihnya Podojoyo Masyhur Group sebagai developer pembangun RS & RSS terbesar di Jatim versi Jawa Pos, saat itu.
Kini, Teguh, nampaknya telah lebih pantas disebut sebagai ‘Si Raja Properti Jatim’, karena yang digarap bukan hanya sektor perumahan, tapi sudah merambah ke jenis properti komersial seperti mall, ruko, trade centre dan perkantoran. Beberapa anak usaha Podojoyo Group juga sering meraih Griya Cipta Nugraha, sebuah penghargaan bagi pengembang yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan.
Karir Teguh sebagai pengurus REI diawali dari REI Korwil Malang hingga menjadi Ketua Korwil. Selanjutnya menjadi pengurus harian DPD REI Jatim untuk beberapa periode, hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD REI Jatim periode (2002-2005). Kini Teguh menjabat sebagai sebagai Wakil Ketua DPP REI periode 2005 - 2008 bidang RsH (RSS).
REI sebagai asosiasi pengembang -kedepan-harusnya menjadikan Teguh sebagai Ketua Umum DPP, karena komitmennya dalam membangun banyak RsH. (Lut)

profil usaha - Maspion

2006-05-27T00:18:00.000-07:00

Maspion Group
Singa bisnis dari Timur

Grup Maspion emiliki 26.000 tenaga kerja. Jika setiap buruh 'ngotot' minta kenaikan Rp100.000 saja per bulan, maka tambahan upah yang harus dikeluarkan sudah Rp2,6 miliar/bulan, atau Rp31,2 miliar/tahun. Jika manajemen merasa tidak mampu atas permintaan itu, lantas memilih menutup seluruh pabriknya, maka otomatis ada 26.000 tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Bila mendengar nama Maspion, pasti yang terlintas dibenak kita adalah barang-barang peralatan rumah tangga. Apalagi jika anda adalah ibu-ibu rumah tangga. Bagamaina tidak, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, anda hampir pasti tidak lepas dari peralatan merek Maspion. Baik di kamar mandi, di dapur, ruang makan, ruang keluarga, hingga ruang tidur lagi. Bahkan mungkin juga di ruang kerja saat di kantor--seperti AC merek Maspion.

Namun tidak banyak yang tahu bahwa peralatan rumah tangga dengan ribuan item produk merek Maspion itu adalah made-in Indonesia. Lebih banyak lagi yang tidak tahu bahwa nama merek dagang itu juga merupakan nama grup usaha, yakni Maspion Group yang juga memiliki usaha perbankan, industrial estate, ritail trading, ritail square, industri aluminium, dan industri berat lainnya.

Jumlah usaha yang ada di bawah payung Grup Maspion kini mencapai 33 perusahaan. Sebagian besar dari jumlah itu kepemilikan dan pengelolaannya dikerjasamakan dengan sejumlah swasta asing, seperti Jepang, Korea, Cina dan negara lainnya. Khusus yang bergerak di sektor manufaktur, kini ada 51 pabrik yang memproduksi kurang-lebih 7.500 item barang.

Paling banyak itemnya adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari keset, ribuan item alat-alat dapur hingga barang elektronik seperti AC, lemari es, dan mesin cuci. Maspion juga memiliki pabrik komponen otomotif yang sebagian produknya di ekspor ke Jepang.

Pasar produk Maspion memang bukan hanya dalam negeri, namun juga ke sejumlah negara di Amerika, Afrika, Asia, dan Eropa. Bahkan di AS, Maspion sudah mempatenkan merek baru di luar nama Maspion untuk peralatan dapur, yakni Coloron, Tivoli, dan Exelon. Pada tiga merek itu produknya selalu diberi label made in Maspion Indonesia.

Setiap tahun ekspornya rata-rata naik 10% hingga 15%-- khususnya sejak dibuka Kantor Perwakilan Maspion di sejumlah negara yakni di Singapura, Hongkong, Taiwan, Cina, Jepang, Canada, dan di Timur Tengah. Sehingga wajar jika pada 2002 lalu Maspion mencatat nilai ekspor US$210 juta, dan 30% dianatranya merupakan pasar Amerika.

Cikal-bakal Maspion berawal dari sebuah industri rumahan (home industry) dengan badan usaha bernama UD Logam Jawa pada 1957 yang didirikan oleh Alim Husin. Sejak awal perusahaan ini sudah memproduksi alat-alat rumah tangga yang hanya didukung delapan (8) orang karyawan dengan basis kegiatan di Jl. Pecindilan Surabaya.

Secara bertahap usaha UD Logam Jawa terus menampakkan kemajuan. Sehingga pada 1972 perusahaan itu memindahkan basis aktivitasnya ke Kawasan Waru, Sidoarjo, sekaligus mengubah badan dan nama usahanya menjadi PT Maspion. Pada tahap awal kepindahan hanya mendirikan satu pabrik (yang kelak dikenal sebagai Maspion Unit I) dengan jumlah karyawan 200 orang.

Terhindar krisis

Kegiatan usaha PT Maspion terus berkembang, sehingga menjadi sebuah konglomerasi dan memiliki 33 perusahaan bergerak di berbagai sektor usaha, yang seluruhnya bernaung di bawah bendera Maspion Group. Karyawannya sudah 25.000 orang. Dari sektor manufaktur saja sedikitnya terdapat 51 pabrik yang tersebar di beberapa unit-unit kerja, yakni Maspion Unit I di Waru-Sidoarjo, Maspion Unit II dan III di Gedangan-Sidoarjo, Maspion Unit IV di Jl. Romokalisari-Surabaya, dan Maspion Unit V di Manyar-Gresik.

Sedangkan di luar Jawa Timur, Maspion juga memiliki sejumlah pabrik di Ci Bitung, Jawa Barat yang lebih dikenal dengan sebutan Maspion Kencana. Khusus Maspion Unit V di tempatkan di Kawasan Industri Manyar, Gresik, sebuah kawasan industri yang sahamnya juga dimiliki Grup Maspion. Kawasan industri itu kini penuh dengan investasi asing dari berbagai negara, karena lokasinya yang strategis yakni tepat di mulut tol Manyar, Gresik.

Kawasan industri seluas 350 hektar itu juga dilengkapi dengan Jetty, semacam dermaga laut yang diperuntukkan bongkar-muat bahan baku cair atau pun padat bagi industri yang berlokasi di kawasan tersebut. Grup Maspion sendiri yakni Maspion Unit V hanya menempati sekitar 30% kawasan industri tersebut.

Konglomerasi usaha ini juga memiliki bank, sebagaimana konglomerat lainnya. Bank-nya bernama Bank Maspion dengan aset di atas Rp1 triliun. Juga memiliki dua perusahaan yang sudah go public, yakni PT Indal Aluminium Industry dan PT Alumindo Light Metal Industry. Kedua bergerak dibidang industri aluminium. Sebentar lagi perusahaan induknya yakni PT Maspion juga akan melenggang di bursa, selain berencana emisi obligasi.

Namun yang membedakan Maspion Group dengan konglomerat lainnya adalah tidak satu pun perusahaan milik kelompok usaha ini yang berurusan dengan BPPN. Sejak awal kelompok usaha ini menekuni usahanya dengan manajemen konservatif, berbagi risiko dengan pemegang saham lain, serta tidak ambisi menggarap sektor lain di luar keahliannya. Ketika badai krisis ekonomi menabrak Indonesia , Maspion Group tetap tenang hingga sekarang.

Ketika bank milik konglomerat lain tak lebih hanya berfungsi sebagai kasir dari kelompok usahanya, alias hanya membiayai usahanya sendiri sehingga melanggar legal lending limit (BMPK) jauh di atas ketentuan Bank Indonesia, maka Bank Maspion justru diarahkan untuk memajukan mitra usaha Grup Maspion. Sebagian besar (ribuan) distributor (toko-toko) barang produk-produk Maspion Group aktivitasnya didukung oleh Bank Maspion. Begitu juga aktivitas para pemasok bahan baku. Tingkat kredit macetnya (NPL) kurang dari 1%.
Karena tridak berurusan dengan BPPN, maka bisa disebut Kelompok Usaha ini sama-sekali tidak membebani negara yang kini menjadi beban masyarakat melalui APBN. Bahkan Grup Maspion ikut membantu negara melalui ekspor, investasi, dan penyediaan tenaga kerja. Sedikitnya tercatat 25.000 orang karyawan/buruh yang menggantungkan hidupnya dari Grup Maspion. Bahkan juga ada tenaga kerja khusus penyandang cacat tuna rungu sejak 1992 sebagai bentuk kepedulian sosial.(Lut)

realestat - REI - 2

2006-05-26T21:26:00.000-07:00

35Th REI Jatim
Paradigma kepengurusan

Dinamika dan gerak aktivitas REI Jatim sejak 1972 - 2006 sangat bergantung dari situasi ekonomi makro nasional yang sedang berlangsung pada masing-masing periode kepengrusan, dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membeli perumahan. Maka itu program masing -masing periode kepengurusan sangat variatif sejak 1972 – 2006.
Dalam perjalanan itu ada moment-moment penting yang menjadikan DPD REI Jatim berkembang seperti sekarang.

Pada periode 1972 – 1975, misalnya, dimana ekonomi masyarakat masih belum sebaik sekarang, maka bisnis perumahan (real-estate) yang banyak dikerjakan oleh anggota REI Jatim adalah perumahan kelas menengah-mewah. Saat itu periode kepengrusan REI Jatim (masih berstatus Komisariat) diketuai oleh RPS Prataningrat. Anggotanya masih sangat sedikit, dan sekretariatan berjalan apa adanya. Maka itu periode ini kemudian disebut sebagai Era Awal Organisasi (REI). Pada era ini masyarakat masih asing dengan istilah realestate. Membangun rumah mewah secara massal dan terpisah dari lingkungan permukiman tradisional yang sudah mapan, sesuatu hal yang sangat baru saat itu.

Pada periode 1975 – 1977 paradigma aktivitas bisnis anggota REI Jatim masih belum bergeser. Namun ada sedikit perubahan pada jenis rumah yang dibangun. Tepatnya sejak 1976 sudah ada rumah-rumah sederhana yang dibangun, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Kepengurusan REI Jatim yang saat itu diketuai oleh Adnan Djoefri. Sebenarnya, ketika itu juga ada beberapa developer yang concern terhadap pembangunan perumahan khusus untuk masayarakat menengah-bawah. Namun para developer ini masih enggan bergabung dengan REI Jatim. Mereka membentuk kelompok sendiri bernama ADI (Asosiasi Developer Indonesia). Namun pada periode kepengurusan ini ada catatan yang menggembirakan bagi industri realestate, dimana perbankan mulai melirik sektor usaha realestat untuk dibiaya, baik untuk investasi, pembebasan lahan, konstruksi, dan pembiayaan bagi kepemilikan pembelian rumah (KPR).

Pada kepengrusan berikutnya, yakni periode 1977 – 1980, yang ketuanya tetap dijabat Adnan Djoefri, aktivitas REI Jatim mulai agak serius membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.Hal itu bisa dilihat dari data REI Jatim, yakni jika pada 1977 hanya 91 unit RS yang dibangun, maka pada 1978 naik menjadi 115 unit, 1979 jadi 236 unit, dan pada 1980 naik lagi menjadi 678 unit. Persepsi masyarakat terhadap REI pun sedikit berubah. Maka itu kepengurusan Adnan Djoefri dalam dua periode itu kemudian disebut sebagai Era Pertumbuhan.

Pada kepengurusan berikutnya, yakni periode 1980 – 1983 dimana ketuanya dijabat Asmoro Prasetyo, perhatian REI Jatim terhadap perumahan sederhana semakin besar. Terlebih saat itu Bank Tabungan Negara (BTN) secara khusus menyiapkan dana kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kepengurusan ini REI Jatim lantas menggenjot pembangunan rumah sederhana hingga mencapai ribuan unit. Hal ini bisa dilihat dari data REI Jatim, yakni pada 1981 tercatat 1.709 unit rumah sederhana (RS) yang dibangun. Kemudian naik menjadi 2.395 unit (Th1982), dan naik menjadi 4.014 unit pada Th1983. Berkat dukungan BTN dan aktifnya anggota REI Jatim membangun RS saat itu, maka periode kepengrusan ini lantas disebut sebagai Era Perkembangan.

Periode selanjutnya, yakni periode 1984 –1987, oleh kalangan pengembang periode itu disebutnya sebagai Era Pemantapan. Ketuanya dijabat oleh H. Suratman. Karena pada periode ini terjadinya penggabungan anra REI Jatim dengan ADI (Asosiasi Developer Indonesia). Penggabungan REI dan ADI ini berkat anjuran Menteri Perumahan Rakyat (saat itu) Cosmas Batubara, yang juga Ketua Pembina DPP REI.
Dari momentum itulah kemudian REI Jatim dan ADI bergabung menjadi satu DPD REI Jatim (namun saat itu namanya masih Komisariat REI Jatim). Dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) REI Jatim pada 14 – 15 Januari 1985 di Hotel Hyatt Surabaya, maka terpilihlah H. Suratman (mantan Ketua ADI) sebagai Ketua REI Komisariat Jatim Periode 1984 – 1987. Periode ini sangat tepat jika disebut sebagai Era Pemantapan. Karena pada periode ini kemudian ada bidang-bidang baru pada tubuh REI Jatim, seperti Bidang Pertokoan, Perkantoran, Perumahan Sederhana, Perumahan Mewah. Bahkan ada litbang dan pelatihan. Jumlah pengurusnya pun cukup banyak. Sedangkan jumlah rumah yang dibangun semakin besar, yakni sebanyak 29.552 unit—terdiri dari rumah sederhana, menengah, dan mewah.

Periode 1987 – 1990, kepengurusan REI Jatim dijabat oleh Iskak Syafi’i. Pada masa ini REI Jatim banyak melakukan kegiatan dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Hubungan dengan Pemerintah Kota Surabaya pun cukup baik. Terlebih dengan Pemerintah provinsi yang Gubernurnya saat itu dijabat oleh Letjen (Purn) Soelarso. Pada periode ini DPD REI Jatim mulai menggalakkan Program Kemitraan, baik kemitraan REI Jatim dengan lembaga-lemabaga terkait dalam kerangka memajukan bisnis anggota, maupun kemitraan antara pengembang anggota REI Jatim. Maka itu periode kepengurusan ini kemudian disebutnya sebagai Era Kemitraan.Pada masa kepengurusan ini ada juga yang istimewa, yakni kebijakan pemerintah mengenai desentralisasi perizinan (izin lokasi) untuk 15 ha bisa dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, di bawah 200 ha oleh Gubernur, dan 200 ha ke atas tetap persetujuan Menteri. Hampir bersamaan dengan itu juga terjadi peningkatan status Ditjen Agraria menjadi Badan Pertanahan nasional. Sehingga pengembang bisa lebih mudah dalam pengurusan perizinan.

Periode 1990 – 19993 kepengurusan DPD REI Jatim diketuai oleh H. Sugiat. Pada masa kepengurusan ini munculnya kebijakan pemerintah mengenai pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rehdah. Namun keengganan pengembang besar membangun RSS kala itu cukup terasa karena marjin keuntungannya sangat kecil, sementara repot- pekerjaannya sama saja. Tapi DPD REI Jatim terus mendorong anggota untuk meningkatkan jumlah pembangunan RSS. Bukan hanya itu, DPD REI Jatim bersama DPP REI, saat itu juga mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membangun RSS setengah diwajibkan kepada pengembang. Hasilnya, Pemerintah lantas mengeluarkan kebijakan konsep hunian berimbang 1; 3 ; 6 (1 mewah; 3 menengah; 6 RSS/RS). Hampir bersamaan dengan itu, Gubernur Soelarso menganjurkan kepada para pengembang besar di Jatim agar dalam membangun proyek perumahan mewah berskala luas—dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pengembang kecil dalam bentuk Konsorsium. Agar pengembang kecil juga ikut memiliki proyek-proyek besar. Maka itu periode kepengrusan ini lantas disebut sebagai Era Konsorsium.

Periode 1993 –1996 kepengrusan DPD REI Jatim diketuai oleh A. Maman Chamid. Periode ini disebut sebagai Era Produktivitas. Karena selama kepengurusan ini jumlah rumah yang berhasil dibangun oleh anggota DPD REI Jatim mencapai angka tertinggi, yakni 51.021 unit.Selain tetap menjalankan program-program lain, pada masa kepemimpinan Manan Chamid ini DPD REI Jatim masih tetap menggalakkan program kemitraan antara pengembang besar—khususnya dari Jakarta dengan pengembang kecil di daerah. Hasilnya pembangunan RS/RSS jumlahnya menjadi menggelembung. Pada masa kepengurusan ini juga ada yang menarik, yakni diubahnya nama-nama asing pada proyek perumahan dengan bahasa Indonesia. Perubahan ini didorong oleh kebanggaan budaya dan nasionalisme yang tinggi. Hasilnya, sejumlah perumahan yang terlanjur diberi nama asing diubah menjadi nama lokal. Misalnya Citraland City menjadi CitraRaya, atau Grande Gamily menjadi Graha Famili, dan lainnya.

Periode 1996 – 1999, saat itu kepengurusan DPD REI Jatim dipimpin oleh HM Ridwan Hisyam. Masa kepengurusan ini sering disebut sebagai Era Penghargaan. Karena sederet penghargaan terhadap DPD REI Jatim maupun secara langsung kepada anggotan sering diterima pada masa kepengurusan ini.Namun penghargaan itu juga dikarenakan hasil kerja kepengurusan yang sebelumnya, dimana waktu itu HM Ridwan Hisyam menjabat sebagai Sekretaris. Misalnya penghargaan untuk jumlah pembangunan RS/RSS oleh Presiden RI Soeharto yang diterima HM Ridwan Hisyam di Istana Negara. Periode ini termasuk masa sulit bagi pengembang anggota REI Jatim, khususnya memasuki Th 1997 dimana republik ini dilanda gonjang-ganjing politik dan krisis moneter secara berkepanjangan hingga lima tahun ke depan. Dampaknya bisa diduga, yakni sedikit pengembang yang terpaksa istirahat berusaha karena terbentur masalah kredit macet dan berurusan dengan BPPN. Selain itu daya beli masyarakat juga rendah akibat krisis moneter.

Periode 1999 – 2002, DPD REI Jatim diketuai oleh Gatut Prasetyo. Masa ini masih masa duka para pengembang anggota REI Jatim, karena masih diselimuti suasana ekonomi yang carut-marut akibat krisis moneter sejak Th1997. Tidak sedikit anggota REI Jatim yang hasrus berurusan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena belum selesainya restrukturisasi utang mereka pasca krisis. Dari fakta inilah kemudian DPD REI Jatim berinisiatif membentuk Tim Restrukturisasi Utang Pengembang. Sedikitnya tercatat 17 pengembang yang restrukturisasinya diadvokasi oleh Tim bentukan DPD REI Jatim. Mereka terdiri dari 9 pengembang besar, dan 8 pengembang skala menengah-kecil. Hasilnya, para pengembang pasien DPD REI Jatim itu menemukan kompromi yang baik dengan BPPN. Penyelesaian dilakukan secara win-win solution. Pada tahun-tahun berikutnya, yakni di atas Th 2000 hingga 2002 kondisi ekonomi mulai membaik meski secara politik masih gonjang-ganjing akibat pergantian kepemimpinan nasional (pemerintahan) berulangkali. Pada masa recovery inilah kemudian pengurus DPD REI Jatim yang sekretarisnya saat itu dijabat oleh Muhammad Rudiansyah, mencoba melakukan introspeksi diri atas perjalanan bisnis anggota selama ini. Dari situlah kemudian muncul gagasan untuk meningkatkan profesionalisme anggota, dan kegiatan pertamanya dilakukan pelatihan dan sertifikasi tanah milik pengembang. Program sertifikasi tanah itu pun banyak dirasakan manfaatnya oleh anggota, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis realestat. Maka itu periode kepengurusan ini kemudian dinamai sebagai Era Profesionalisme.

Periode 2002 – 2005 kepengurusan DPD REI Jatim dikomandani oleh Teguh Kinarto. Pada masa ini kondisi ekonomi makro sudah mulai recover, ditandai oleh naiknya pertumbuhan ekonomi nasional secara terus-menerus selama tiga tahun (2002 – 2004), yakni 4,2% (Th2002), 4,8% (Th2003) dan 5,1% (Th2004). Sementara Jawa Timur mengalami pertumbuhan 3,411% (Th2002), 4,11% (Th2003) dan 5,85% (Th2004). Pergerakan investasi nasional ataupun Jawa Timur pun terus membaik, baik PMA maupun PMDN. Maka itu pada periode kepengurusan ini gerak langkah bisnis properti, termasuk juga sektor perumahan, menggeliat kuat sekali. Bersamaan dengan itu DPD REI Jatim tetap menggalakkan program-program pengembangan untuk profesionalisme anggotanya.Anggota REI Jatim Bidang Pertokoan & Ritel pada masa ini boleh dikata sebagai masa panen. Karena pasar properti ritel baik mall/plaza, trade-centre dan ruko, mengalami perkembangan yang cukup bombastis. Total luas ruang (space) proyek-proyek properti komersial (ruko, plaza/mall, trade centre, perkantoran) pada masa itu diduga mencapai 1.800.000m2. Demikian juga pada sektor perumahan (realestat). Pada masa kepengurusan ini (Th2002 - Th2004) anggota REI Jatim berhasil menjual 31.206 unit rumah baru. Jika harga per unit rumah rata-rata Rp40 juta, maka omset bisnis anggota REI Jatim pada masa itu mencapai Rp1,24 triliun. Jenis rumah menengah-bawah masih mengusai penjualan sektor perumahan pada periode tersebut. Maka itu masa ini disebut sebagai Era Kebangkitan.

Berikutnya adalah periode 2005 - 2008, dimana Ketua Umum REI Jatim dijabat oleh Sutoto Yakobus. Pada masa ini bisa disebut ekonomi makro nasional sedang mengalami shock, khususnya sejak Oktober 2005 setelah pemerintah menaikkan harga BBM hingga 100% lebih. Hampir semua sektor usuaha mengeluhkan kondisi bisnisnya, tidak terkecuali perusahaan pengembang. Namun semangat developer melalui REI tetap berkobar, dan terus membangun rumah dengan anka tipenya. Pada masa ini PLN juga sedang mengalami krisis, sehingga tidak sedikit komplek perumahan yang sudah jadi tapi belum teraliri listrik. Maka itu REI Jatim lantas membuat kesepakatan (MoU) dengan PLN Jatim soal kepastian pasok setruk ke sektor perumahan. Maka itu masa ini lantas lebih tepat disebut sebagai Era Konsolidasi. (Lut)

realestat - REI - 1

2006-05-26T11:18:00.000-07:00

34th REI Jatim
Selalu mengawali membangun

Dalam usianya yang ke 34 Th, sudah banyak yang dikerjakan oleh DPD REI Jatim dan sangat terasa manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Dalam rentang waktu tersebut, REI Jatim bukan sekedar membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan papan, namun juga ikut menggerakkan roda perekonomian, penyerapan tenaga kerja, dan menghidupkan aktivitas industri terkait.Bukan hanya itu.

Keberadaan REI Jatim secara nyata juga ikut membantu dalam penataan dan membangun kota-kota baru (Kabupaten & Kotamadya) melalui pengembangan kawasan yang dilakukan oleh para anggotanya. Dan setiap kawasan yang dibangun selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi baru.

Contoh, Th 1970-an mungkin masyarakat Surabaya tidak pernah membayangkan Kawasan Surabaya Barat bakal tumbuh-berkembang seperti sekarang. Dan di situ tidak bisa dipungkiri bahwa cikal-bakal kawasan itu dirintis oleh anggota REI Jatim, yakni PT Darmo Permai, PT Darmo Satelite Town, dan PT Pembangunan Darmo Grande yang mendapatkan izin pembebasan lahan seluas 650 ha pada 1972. Mereka membangun perumahan mewah di sana.

Dampaknya, kini siapapun bisa menyaksikan bagaimana maraknya pergerakan ekonomi-bisnis di Kota Baru Surabaya Barat, setelah sejumlah perumahan mewah ikut dibangun di sana – seperti Villa Bukit Emas, Bukit Darmo Golf, Kota Baru CitraRaya, Graha Family, Perumahan Adi Istana, dan Pakuwan Indah. Semua itu dibangun oleh Anggota REI Jatim. Sejumlah perumahan mewah itu kini sudah integrated, menjadi sebuah kota baru bernama Surabaya Barat. Sejumlah proyek komersial pun ada di sana. Mulai dari hotel berbintang, perkantoran, mall/plaza, apartemen, kondominium, dan puluhan proyek ruko berkelas. Simbol-simbol bisnis utama seperti departemen store, supermarket, food court, café, dan sektor keuangan pun ada di sana. Bahkan sekolah bertaraf internasional pun tersedia. Tumbuh toko-toko di sana, bengkel, klinik, apotik, tempat hiburan, restauran dan lainnya, bahkan rumah sakit.

Surabaya Barat hanya salah satu contoh. Banyak kawasan lain di Surabaya yang tumbuh pesat setelah komplek perumahan dibangun di sana. Misalnya kawasan Manyar dan sekitarnya yang kini tumbuh pesat sebagai kawasan elit. Cikal bakal kawasan itu adalah komplek perumahan Manyar Sindharu yang dibangun oleh PT Sinar Dharma Utama, milik Asmoro Prasetyo, Ketua DPD REI Jatim 1980 – 1983. Demikian juga pertumbuhan bisnis di Kawasan Kertajaya dan sekitarnya, yang berawal dari keberadaan perumahan mewah yang dibangun oleh PT Sinar Galaxi. Atau juga kawasan bisnis Margorejo yang diawali oleh berdirinya perumahan mewah yang dibangun oleh PT Trijaya Kartika, yakni Margorejo Indah.

Hampir semua kawasan baru yang tumbuh dengan pesat di Surabaya, baik di Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Tengah, semuanya diawali oleh sebuah permukiman yang dibangun Anggota REI Jatim. Begitu juga di Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Jember, Madiun, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Kediri, Tuban, Probolinggo, Bangkalan, dan hampir seluruh kota di Jawa Timur, juga diawali oleh permukiman yang dibangun Anggota REI.

Dari aspek tenaga kerja, sudah puluhan ribu orang yang ikut terlibat dalam proyek-proyek perumahan milik anggota REI Jatim. Mereka semua menghidupi keluarganya, membelanjakan uang hasil kerjanya— yang berarati ikut menggerakkan ekonomi sekitarnya. Dari aspek industri terkait, ada puluhan sektor industri bahan bangunan yang terlibat di dalam pembangunan perumahan milik anggota REI Jatim. Industri-industri itu pun ikut tumbuh. Tenaga kerjanya juga banyak.

Singkatnya, sudah banyak yang dikerjakan oleh DPD REI Jatim melalui aktivitas bisnis anggotanya. Mereka semua (anggota) ikut membangun provinsi ini. (Lut)

properti - sby selatan

2006-05-12T12:54:00.000-07:00

Properti Surabaya selatan
mulai marak

Surabaya yang terus menggeliat perkebangan ekonomi-bisnisnya, dan telah mendorong pertumbuhan kawasan properti komersial secara sporadis. Pemerintah Kota Surabaya sendiri tidak pernah berhenti menata potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Pusat-pusat industri baru di Wilayah Utara, misalnya, terus dikembangkan hingga connecting dengan area Pelabuhan Tanjung Perak.

Kawasan pergudangan dan industrial estate juga tumbuh di Wilayah Utara, mulai dari kawasan Kalianak, Gregres, Morokrembangan, hingga Krembangan Utara. Bahkan Pemkot Surabaya kini tengah mengupayakan lokasi bagi pengembangan Pelabuhan Tajung Perak agar tetap di kawasan Utara Surabaya, meski Pemprov Jatim setengah menghalangi. Jika pengembangan pelabuhan itu jadi di Teluk Lamong, maka bisa dipastikan pertumbuhan industri di kawasan Utara Kota akan semakin marak, khususnya kawasan Osowilangun.

Sedangkan si Wilayah Barat Surabaya, kini juga telah berkembang pesat sebagai pusat komersial kedua, setelah kawasan komersial (CBD/Central Business District) Tengah Kota, yakni segitiga emas Jl. Embong Malang dan Jl. Tunjungan, Jl. PB. Sudirman, dan Jl. Basuki Rachmat.

Pergerakan ekonomi-bisnis di Surabaya Barat cukup marak, setelah sejumlah perumahan mewah dibangun di sana, seperti Villa Bukit Emas, Bukit Darmo Golf, CitraRaya, Graha Family, Adi Istana, dan Pakuwan Indah. Kawasan ini sudah menjadi Kota Terpadu dan Mandiri.

Sejumlah proyek skala besar ada di Surtabaya Barat. Mulai dari hotel berbintang, perkantoran, mall/plaza, apartemen, kondominium, dan puluhan proyek ruko berkelas. Simbol-simbol bisnis utama pun tersedia. Seperti departement store, supermarket, food court, café, sektor keuangan, dan jasa lainnya. Bahkan sekolah bertaraf internasional juga tersedia.

Sedangkan Kawasan Timur Surabaya, perkembangannya relatif lebih lamban dibandingkan kawasan lainnya. Karena luas wilayah ini relatif sempit, dan berbatasan langsung dengan laut.

Surabaya Selatan
Pemerintah Kota Surabaya nampaknya menyadari potensi Kawasan Selatan Surabaya, sehingga kini mulai menata kawasan itu sebagai bakal pusat komersial baru. Potensi kawasan itu tidak terlepas dari lokasinya yang berdekatan dengan bandara internasional Juanda, dan pintu utama bagi arus lalu lintas dari dan ke Surabaya dari seluruh kota di Jatim bagian Timur dan Selatan.

Surabaya Selatan sebagai kawasan komersial sebenarnya sudah terbentuk dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran, seperti Maspion Square yang ditempati Giant Hypermarket di Jl. Achmad Yani, serta Plaza Marina di Jl Margorejo. Belum lama ini Pemkot Surabaya juga telah mengeluarkan izin prinsip dan izin lokasi kepada Grup Pakuwon di Jl. Ketintang, Surabaya Selatan, untuk plaza dengan nama Royal Plaza. Proyeknya phisiknya sudah dalam pengerjaan.

Di sepanjang Jl. Achmad Yani hingga ke Waru, selain ada Giant Hypermarket, juga ada Alfa Supermarket dan pusat perkulakan Makro. Aneka industri juga ada di sepanjang jalan itu. Terminal bus Bungur Asih yang setiap hari mencatat puluhan ribu orang (penumpang) keluar-masuk Surabaya, juga berlokasi di sana.

Dari sektor perkantoran, di Jl. Achmad Yani juga berdiri Gedung Graha Pena berlantai 26 milik Grup Jawa Pos dengan tingkat hunian lumayan tinggi. Sedangkan di seberang jalan gedung itu, masih di Jl. Achmad Yani, kini sedang dalam pengerjaan proyek properti prestisius milik Pemprov Jatim, yakni gedung Jatim Expo sebagai fasilitas modern untuk exhebition centre.

Di ujung Jl. Achmad Yani, tepatnya di Bundaran Waru, juga berdiri megah gedung perkantoran Graha Pangeran milik Grup Samator.
Tepat di samping kiri gedung Graha Pangeran, kini juga tengah dalam pengerjaan mega proyek superblok milik Grup Lippo dengan nama proyek City of Tomorrow. Berbagai fasilitas komersial dibangun menyatu di lokasi seluas 17.000m2 tersebut. Mulai dari hotel, mall, perkantoran, hunian apartemen 375 unit, hingga convention & exibition hall. Sementara hotel di City of Tomorrow itu akan diberi nama The Aryaduta Regency Surabaya.

Pertumbuhan Surabaya Selatan sebagai kawasan komersial nampaknya akan tumbuh cepat dari kawasan lainnya, karena infrastrukturnya lebih tersedia dan kawasan itu sudah menyambung dengan Sidoarjo. (Lut)

properti

2006-05-09T21:30:00.000-07:00

Peta bisnis properti Jatim 2003–2006

Perkembangan dan prospek usaha di Jawa Timur sulit untuk dipisahkan dari kondisi ekonomi nasional secara makro. Sebagai basis ekonomi/bisnis terbesar kedua setelah DKI Jakarta, Jawa Timur bisa merasakan langsung efek dari setiap perubahan indikator ekonomi makro yang terjadi.

Demikian juga geliat bisnis sektor properti. Jika di Jakarta terus tumbuh sejumlah kawasan baru hunian dan komersial, maka demkian juga di Surabaya (Jatim). Namun, terkadang, para developer Jatim agak over-confidence dalam berbisnis. Begitu banyak suplai ruang ke pasar, khususnya properti komersial, tapi entah bagaimana daya serapnya.

Coba kita lihat dari Kredit properti di Jatim yang dikucurkan bank umum pada Th2003 & Th2004 yakni hanya Rp2,4 triliun, dari total outstanding kredit bank Rp64,83 triliun. Nilai kredit properti itu sangat kecil jika dibandingkan jumlah suplai properti di pasar. Hal ini bukan karena bank sulit mengucurkan kredit, tapi gerak pasar properti sendiri yang nampaknya berjalan lamban.

Penulis mencoba melakukan penghitungan sederhana. Jika total luas ruang (space) proyek-proyek komersial (ruko, plaza/mall, trade centre, perkantoran) mencapai 1.200.000m2 lebih pada Th2003 &amp;amp;amp; pada Th2004 & 2005 ada ketambahan sekitar 800.000m2 lagi, setelah masuknya proyek Pasar Atum Shopping Complex, Royal Plaza di Ketintang, Kembang Jepun Trade Centre, BG Juction, Kapas Kerampung Commercial Center, dan ITC Mega Grosir di Kapas Kerampung.

Artinya antara 2003 hingga kahir 2005 dan awal 2006 total pasok space komersial mencapai sekitar 2 juta m2 lebih. Jika harga jual per meter (patokan harga terbawah) misalnya Rp10 juta/m2, maka total luas pasok ruang komersial itu harusnya menyerap dana Rp 20 triliun. Sementara total kredit properti dari 2003 - 2005 hanya Rp4,6 triliun. Itu baru penghitungan untuk proprti komersial. Belum termasuk hunian (realestat, apartemen) atau industrial estate (kawasan industri).

Data di atas menunjukkan betapa tidak lakunya properti di Surabaya, namun semangat membangun terus menyala. Hanya sektor realestat saja yang nampak lebih realistis, karena proyek dibangun setelah terjual.
Data kredit tadi memang tidak bisa dibuat patokan, karena bisa jadi orang beli pakai uang cash atau dipinjemi oleh pembiayaan internal developernya. Tapi seberapa besarkah jumlah pembeli properti dengan uang cash ? Dan seberapakan jumlah developer yang menyiapkan pembiayaan sendiri bagi pembelinya ? Sebagian besar nampaknya masih menggantungkan bank (kredit kepemilikan/KPR). Bahkan untuk biaya pembangunan phisiknya (kredit konstruksi properti). (Lut)

bumd - pwu

2006-05-09T20:37:00.000-07:00

PWU dan macetnya
logika hukum

Penolakan Gubernur Imam Utomo terhadap inisiatif DPRD Jatim merevisi Perda No.5/1999 tentang pendirian PT Panca Wira Usaha (PWU) menunjukkan tidak adanya reformasi dalam pengelolaan aset publik. Dewan sebaiknya mengevaluasi kerja Gubernur beserta Wakilnya.
Dewan perlu mengundang lagi pihak ekskutif, dan meyakinkan bahwa Perda tentang PWU wajib direvisi. Jika ekskutif masih bertahan, maka masyarakat akan tahu siapa yang lebih reformatif, legislatif atau ekskutif. Kalau sudah demikian, sebaiknya kerja Gubernur dan Wakilnya perlu dievalusi.
Perda pendirian PWU (Perda No.5/1999) tidak mencantumkan secara jelas nilai aset awal ke-5 BUMD yang digabung, sehingga kontrol publik sangat lemah. Termasuk kontrol dari DPRD. Pengaturan seperti ini sangat rawan untuk dicurangi.
Selain itu, Perda pendirian PWU, secara hukum sangat lemah. Karena dasar hukum yang dipergunakan adalah UU No.5/Th.1974. Sedangkan penetapan Perda No.5/1999 itu dilakukan tanggal 14 Juli 1999, dimana UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena sudah ada UU No.22/Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan sejak 4 Mei 1999.
Jadi Perda No.5/199 itu menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku. Jika dasar hukumnya tidak berlaku, berarti Perda-nya juga tidak berlaku. Jika ekskutif ngotot mempertahankan, ini namanya logika hukum sudah macet. Maka itu Dewan harus juga ngotot untuk merevisi.
Gubernur menyatakan bahwa Perda No.5/1999 hanya merupakan pengantar bagi pendirian PT PWU. Sedangkan pelaksaan usahanya tunduk kepada UU No.1/ 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Sementara, sesuai Pasal 3 (2) Permendagri No.3/1998 secara tegas dinyatakan bahwa BUMD yang badan hukumnya berbentuk PT tunduk pada UU tentang PT.
Pernyataan (Gubernur) itu ada benarnya. Namun, meski PWU berbentuk PT, subtansinya BUMD itu merupakan aset pemerintah yang harus bisa diakses oleh publik. Ini menyangkut pengelolaan barang-barang milik Pemerintah Daerah. Publik dan DPRD harus bisa mengetahui perkembangannya. Meski PWU berbentuk PT, peraturan perundangannya tidak boleh mengabaikan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah—khususnya Pasal 177 tentang Pembentukan BUMD dengan Perda. (Lut)

investasi - jim

2006-05-08T15:05:00.000-07:00

Quo Vadis JIM ?

Penerapan Otonomi Daerah mau-tidak mau telah memaksa para pimpinan Pemerintahan di daerah melakukan kreasi untuk memperbanyak investasi masuk ke wilayahnya. Dalam konteks ini PemProv Jawa Timur patut diacungi jempol.

Pemda ini tidak sekedar melakukan pendekatan normatif, seperti menikatkan keamanan, mengendorkan regulasi, atau mempermudah perizinan. Namun, lebih dari itu, juga mendirikan sebuah lembaga pengerah investasi, namanya PT Jatim Investment Managament (JIM). Semacam perusahaan pengelola investasi, berstatus BUMD dan pendiriannya berdasarkan Perda pada Tahun 2004.

Badan itu (JIM) nantinya bertugas ‘memburu ‘ dana investasi asing maupun lokal untuk dikelola sebagai investasi, baik langsung (direct invesment) maupun tidak langsung (indirect invesment). Namun tugas pokoknya, memang, lebih mengedepankan pengelolaan dana untuk investasi infrastruktur.

Pada tubuh JIM juga ada Komite Investasi (mungkin semacam komisaris) dan orang-orangnya kebetulan cukup punya nama, a.l. Erlangga Satriagung (Ketua Kadin Jatim), Dahlan Iskan (CEO Grup Jawa Pos & Dirut PT Wira Jatim), mantan dirut Semen Gresik Oerip Timuryono, Dirut Bank Jatim Agus Sulaksono, dan Mustofa dari kantor akuntan publik HTM.

Arah Perjalanan JIM

Pertanyaannya, sejauh-manakah kemampuan JIM mengerahkan dana investasi, khususnya dana asing. Sebagai lembaga baru di bidang fund managament, terlebih lagi berstatus BUMD, apakah cukup memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor, khususnya investor asing.

Di sini Pemda Jatim harus ekstra ketat mengarahkan JIM. Jangan membiarkan lembaga itu hanya sekedar menjadi semacam trading galery untuk reksadana atau obligasi. JIM harus berbeda dengan perusahaan sekuritas lain. Karena dasar pendiriannya adalah untuk penggerak investasi sektor riil dalam membantu Pemda, khususnya sektor infrstruktur untuk kepentingan publik dimana Pemprov tidak memiliki biaya untuk pembangunannya.

Kalau keberadaan JIM hanya untuk berdagang reksadana, ngapain pendiriannya harus berdasarkan Perda yang nota-bene pengesahannya harus melalui jalan berliku di DPRD dan memakan waktu panjang. Lagi pula ngapain Pemprov bikin BUMD 'penjual reksadana'
jika tidak memiliki manfaat langsung bagi warga masyarakat.

Senyampang belum terlalu jauh, perlu dilakukan re-orientasi arah perjalanan JIM. DPRD harus kritis, dan mempertanyakan existensi JIM bagi kepentingan warga. Bagaimanapun pendirian JIM adalah disahkan oleh Dewan. Jangan karena statusnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) lantas tidak bisa disentuh oleh Dewan.

Sudah dua tahun JIM berdiri, namun masih banyak proyek infrstruktur di jatim yang tidak jalan akibat terbatasnya pendanaan. Padahal di sinilah pentingnya JIM dibentuk. JIM idealnya mengupayakan penerbitan obligasi oleh Pemprov (municipal bond) untuk pembiayaan proyek-proyek strategis daerah. Bukan seperti sekarang, sekedar berjulan reksadana yang diputar di perdagangan obligasi.

Selain itu, JIM juga perlu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan fund managament asing yang sudah memiliki nama secara internasional. Karena JIM masih baru. Modalnya masih kecil. Statusnya BUMD. Sehingga tidak mudah membangun jaringan bisnis investasi.
Dalam konteks ini, penulis pernah mencoba membawa PT Nikko Sekuritas (patungan lokal-Jepang) ke Gubernur Imam Utomo, untuk dijajagi kemungkinan kerjasama Nikko dengan JIM.
Tidak tanggung-tanggung, semua direksi Nikko Securitas ikut (termasuk Hariyanto dan Adler Manurung) saat diterima Gubernur. dan Gubernur saat itu didampingi Ketua Kadin Jatim Erlangga Satriagung dan sejumlah kepada dinas, termasuk Kepala Bapeprov Hadi Prasojo.

Gubernur telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak-lanjuti pertemuan tersebut. Namun, sejauh ini (sudah dua tahun lebih) tidak ada follow up atas pertemuan itu. Padahal penulis menggunakan dana pribadi untuk keperluan pertemuan antara Nikko Sekuritas dengan Gubernur tersebut.

Penulis tidak berharap keuntungan probadi dari pertemuan tersebut, kecuali hanya menginginkan kuatnya existensi JIM dalam perannya sebagai PENCARI DANA UNTUK PEMBANGUNAN, BUKANNYA SEBAGAI PENJUAL REKSADANA SEPERTI SEKARANG.(Lut)

lingkungan - tokoh

2006-05-08T13:53:00.000-07:00

Randal Hart,
Penemu pengganti halon

Ilmuwan kelahiran Surabaya, 16 Maret 1956 ini bernama Randall Hart. Dia menemukan formula bahan pemadam api pengganti halon.

Melalui riset dan ketekunannya, Randall muda yang saat itu tengah mengambil study di Queen Mary College University of London, jurusan mechanical engineering, berhasil menemukan formula yang dinamai anti fire. Tepatnya tahun 1979.

Randall muda terus melakukan riset, menyempurnakan formula hasil temuannya (anti fire) menjadi sebuah formula pemadam api yang benar-benar ramah lingkungan. Formula yang semakin sempurna itu dinamai Hartindo AF1.

Prestasi cemerlang itu kemudian direspon oleh British Standard (1987-1988) dan dibuktikan oleh lembaga itu bahwa AF11 adalah satu-satunya pengganti halon. Dan yang lebih menggembirakan bahwa AF11 kekuatannya sama persis dengan halon. Artinya, jika kekuatan halon mematikan api menggunakan 5% konsentrasi udara, British Standard membuktikan bahwa AF11 juga menggunakan 5% konsentrasi udara.

Pengakuan British Standard itulah yang kemudian menghantarkan nama Randall Hart semakin populer di Eropa, karena hampir semua negara di dataran itu sudah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk menemukan bahan kimia pemati api pengganti halon. Namun hasilnya nihil.Pengakuan Eropa itu tidak datang begitu saja, karena sebelum British Standard memberikan pengakuan, hasil riset Randall itu hanya dipandang sebelah-mata. Selain usianya masih muda, Randall adalah orang Asia. Saat itu tingkat kepercayaan Barat terhadap orang Asia sangat rendah. Padahal formula hasil laboratorium Randall itu telah diuji berulangkali, yakni hingga 102 kali - untuk membuktikan kesungguhannya. Dana riset itu pun dikeluarkan dari konceknya sendiri.

Meski telah mengakui hasil riset Randall, hingga 1991 British Standard masih belum juga mengeluarkan lembar sertifikat yang membolehkan AF11 boleh dipasarkan secara umum. Baru pada 1992, sertifikat dari lembaga itu diterbitkan.

Sejak itulah nama Randall semakin berkibar di dunia, sebagai ilmuwan muda yang care terhadap lapisan ozon terkait bahan pemadam api. Terlebih setelah produk-produk turunan AF11 terus dimunculkan oleh Randall Hart. Seperti AF21, AF11E, dan AF31, yang masing-masing memiliki keunggulan unik. Bahkan sulit diterima logika biasa.Misalnya AF21, adalah formula yang dapat mengubah benda yang mudah terbakar menjadi anti api hingga 3000 derajat. Sebelum itu memang ada formula sejenis ciptaan ilmuwan AS, namaun daya tahannya hanya 120 derajad. (Lut)

lingkungan - lapisan ozon

2006-05-08T13:36:00.000-07:00

Halon masuk daftar perusak lapisan ozon
80% Apar di Jatim berbahan Halon

Sekitar 80% alat pemadam kebakaran yang ada di Jawa Timur ditengarai masih menggunakan bahan kimia ODS jenis BCF/Halon yang nota-bene telah dilarang peredaran dan penggunaannya, karena bahan itu masuk dalam daftar kimia yang dapat merusak lapisan ozon.

Tengara itu merupakan hasil pantauan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) dan Yayasan Langit Biru (YLB) dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar, yakni sekitar 80% alat pemadaman api di Surabaya dan sekitarnya berbahan kimia ODS jenis BCF/Halon. Peredaran bahan kimia ini harus ditertibkan, karena jelas-jelas melangar peraturan.

LPKS merujuk kepada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI (Kepmen Perindag) No:110/MPP/Kep/1/1998 tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan—atau pun barang berbahan—kimia perusak lapisan ozon. Pada Pasal 4 Kepmen Perindag itu, dijelaskan bahwa bahan ODS jenis BCF/Halon dan barang produksi (kulkas, alat pemadam api, busa, AC, dsb) yang sistem kerjanya menggunakan bahan itu (BCF/Halon), setelah tanggal 1 Januari 2005 dilarang peredarannya, termasuk mempergunakannya.

Kemudian, pada Pasal 6 disebutkan bahwa, pihak-pihak yang melanggar Pasal 4 dan pasal lainnya, bisa dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi badan usaha (perusahaan) bisa dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Berkaitan dengan itu, LPKS meminta pihak Kepolisian aktif melakukan penertiban peredaran BCF/Halon, maupun barang yang menggunakan bahan kimia tersebut.

Memang masih ada bahan ODS yang penggunaannya dibatasi hingga 31 Desember 2007, yakni ODS jenis cholorofluorocarbon (CFC) sebagai bahan dalam industri matered dose inhalasi, dan industri kecil bidang foam, aerosol, solven.

Namun perlu ditegaskan bahwa CFC sangat berbeda dengan BCF/Halon. Kepmen Perindag No:110/MPP/Kep/1/1998 dan sejumlah peraturan lain yang dibuat Pemerintah RI merupakan konsekwensi dari kesepakatan internasional dalam rangka perlindungan lapisan ozon yang pertama disahkan pada bulan Maret 1985.

Kesepakatan internasional itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Protokol Montreal pada bulan September 1987. Protokol Montreal kemudian disempurnakan melalui Amandemen London (1989), Amandemen Kopenhagen (1992), Amandemen Montreal (1997) serta Amandemen Beijing (1999). (Lut)

lingkungan - hibryd - ozon

2006-05-08T09:59:00.000-07:00

FOTO: Penulis bersama Takeo Fukui,
President Honda Motor Co., Ltd, di Tokyo

Honda dan teknologi "hijau"

Tokyo Motor Show (TMS) yang berlangsung 25 Oktober-5 November 2003 di Makuhari Messe, Chiba, seakan menjadi bukti bahwa produsen mobil dunia sedang berlomba mengkonstruksi teknologi ramah lingkungan. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari keseriusan Honda mempertontonkan komponen Fuel Cell Stack terbaru yang diaplikasi pada mobil FCX.FCX merupakan mobil “hijau” yang diklaim Honda memiliki tingkat polusi lebih rendah dibanding standar emisi gas buang kendaraan bermotor di Jepang.

Bahkan 75% lebih rendah dari standar regulasi akan diberlakukan pertengahan tahun depan.Mobil ini mulai direkayasa Honda pada 1980-an. Sepanjang tahun itu hingga 2001 Honda telah megeluarkan tiga generasi, yakni FCX-V1, FCX-V2 dan FCX-V3. Untuk FCX-V3 bahkan secara resmi telah digunakan beberapa instansi pemerintah di Amerika Serikat dan Jepang sebagai kendaraan operasional.Fuel Cell Stack terbaru—diberi julukan FC Stack—berfungsi sebagai pemeroses hidrogen yang disalurkan dai tangki hidrogen khusus.

Hasil dari proses itu sendiri digunakan sebagai bahan bakar motor utama penggerak roda depan FCX.FC Stack memiliki keunggulan teknologi dibanding yang dipakai pada tiga generasi FCX sebelumnya. Dengan bobot lebih ringan (48 kg) dan volume lebih kecil (33 liter)—mampu menghasilkan energi sebesar 50 kW (kilowatt). Dengan bekal tenaga sebesar itulah FCX bisa dipacu hingga kecepatan 150 km/jam. Adapun torsi akhir yang diberikan motor pemggerak utamanya adalah 272 Nm.

Kesuksesan Honda memangkas dimensi dan bobot komponen fuel cell stack berkat digunakannya material baru dan penempatan struktur yang lebih efisien. Selain itu, teknologi kotak fuel cell FC Stack dapat dioperasikan kendati suhu berada di bawah 20 derajat celcius dan cuaca panas di atas 95 derajat celcius. Dengan kata lain Honda FCX dapat dipakai di wilayah bersalju atau di padang pasir sekalipun.Honda R & D Co., Ltd., perusahaan riset teknologi milik Honda Motor Co., Ltd. telah mendapatkan sertifikat atas teknologi FC Stack dari Kantor Kementrian Transportasi dan Infrstruktur Darat, Jepang.

Sistem fuel cell dan performa Honda FCX rencananya akan diuji kembali di depan publik pada event ke 80 Hakone Ekiden Relay Race Januari 2004 mendatang. Diduga FCX masih akan menjadi primadona mobil berbasis fuel cell—ramah lingkungan—performa tinggi.

Penulis berkesempatan melakukan test-drive FCX berbasis FC Stack saat berkunjung di sirkuit milik Honda R & D Co., Ltd., di daerah Utsunomiya, sekitar 140 km dari Tokyo.

Performa FCX terasa cukup baik pada putara mesin atas dan bawah. Getaran mesin yang dihasilkan sangat halus, dan akselerasi pun cukup spontan.Paling mengesankan adalah di saat kecepatan menurun, secara otomatis ultra capasitor melakukan recovery energi. Bagian kabin dan belakang bodi FCX terbaru tampak lebih longgar dibanding FCX-V3 dikarenakan kotak sistem fuel cell diletakkan secara datar tepat di bagian bawah lantai kabin. (Lut)

tambang - blok cepu

2006-05-08T09:06:00.000-07:00

Perlu wakil daerah
di JO Blok Cepu

Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar proyek minyak Blok Cepu seharusnya mengintervensi pembentukan struktur operasi bersama (Joint Operation/JO) dengan menempatkan wakil dari daerah sebagai salah satu deputy GM yang dikhususkan membidangi community development (Comdev/CD).
Tulisan ini sama sekali tidak ada keberpihakan dengan pilihan-pilihan keputusan dalam soal Blok Cepu.
Tulisan ini juga tidak mengedepankan soal nasionalisme, juga tidak soal profesionalisme. Apalagi membela budget APBN untuk subsidi BBM. Tulisan ini hanya semata-mata untuk mengingatkan semua pihak terkait, betapa pentingnya persoalan Comdev (CD) dalam proses produksi tambang.
Daerah penghasil adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan dari proses maupun pasca eksploitasi sumur minyak Cepu. Maka itu perlu ada wakil daerah dalam struktur JO, agar bisa melakukan kontrol langsung pelaksanaan CD.
Sudah banyak contoh kasus pelaksanaan CD oleh perusahaan pertambangan yang bermasalah dan merugikan daerah penghasil, karena kontrol masyarakat jauh api dari panggang. Bahkan penambang cenderung manipulasi data dan ‘berbohong’ dalam pelaksanaan CD.Selain itu, penempatan wakil dari daerah dalam struktur JO juga bisa sebagai kontrol langsung terhadap pelaksanaan eksploitasi sumur, sehingga secara transparan daerah bisa mengetahui berapa sebenarnya produksi minyak yang diperoleh dari produksi bersama tersebut.
Daerah tidak cukup kalau hanya diberi jatah saham (share/participating interest/PI) dalam proses eksploitasi Blok Cepu. Lagi pula share (PI) itu tidak gratis, daerah tetap membayarkan dengan dana yang besar. Maka itu wajar jika dalam struktur JO ditambah satu Deputy GM lagi, dan itu diserahkan ke daerah. Daerah jangan hanya disuruh duduk manis seperti raja minyak, tapi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya.
Presiden sebaiknya intervensi masalah ini.Sebagaimana diketahui, JOA (Joint Operation Agreement) proyek minyak Blok Cepu disepakati setelah posisi GM diserahkan ke pihak ExxonMobil dan satu jabatan Deputy GM diberikan ke Pertamina. Sementara, daerah penghasil (bojonegoro) hanya duduk sebagai penonton, meski dalam board of JOA ada dua orang sebagai perwakilan daerah, namun tidak di struktur. Artinya, tidak terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan.
Memang, masalah CD (Comdev/community development) dari proses eksploitasi sumur minyak Blok Cepu akan menjadi concern pemerintah, mungkin juga Exxon dan Pertamina. Namun, dari pengalaman yang ada selama ini, pelaksanaan Comdev(CD) pertambangan sering bias dari akar permasalahannya.Misalnya Comdev hanya diterjemahkan secara sempit, yakni hanya membangun lingkungan sekitar lokasi tambang dengan bangunan phisik sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan fasilitas sosial lainnya.
Padahal, lebih dari itu, harusnya adalah membangun sebuah sistem pengamanan lokasi secara kuat, sebagai antisipasi kemungkinan retaknya bumi Bojonegoro pasca hancurnya lingkungan akibat pengeboran lapisan gosil minyak dalam struktur tanah.Jika ada wakil daerah di struktur JOA, harusnya difokuskan pada persoalan pengamanan lokasi sejak dini untuk antisipasi bencana pasca eksploitasi. Dengan adanya pihak daerah yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, kecil kemungkinan terjadinya praktek kebohongan publik terkait pelaksanaan Comdev.
Pemerintah Pusat, Exxon dan Pertamina, adalah tiga pihak yang akan mendapatkan manfaat besar dari Blok Cepu. Sementara pihak daerah, yang nota-bene mendapat bagian terkecil, adalah sebagai pihak yang akan merasakan langsung ‘hancurnya’ lingkungan pasca eksploitasi.Sehingga dari sekarang, masyarakat dan pihak-pihak terkait di Bojonegoro harusnya mengedepankan persoalan ini—sebelum pelaksanaan pengeboran sumur minyak benar-benar diwujudkan. Ini penting, dan tidak bisa mengharapkan banyak dari pemerintah Pusat dan Pertamina, apalagi dari Exxon yang nota-bene perusahaan asing. (Lut)

infrstruktur - suramadu

2006-05-05T18:22:00.000-07:00

Suramadu, bukan sembarang jembatan

Dari aspek teknis, mega proyek Jembatan Suramadu (Surabaya – Madura) sepanjang 5,4 Km bukanlah pekerjaan yang sederhana. Pemerintah Jepang pun butuh waktu panjang saat merealisasi Jembatan yang menghubungkan Kota Osaka dengan Bandara Kansai, di atas laut sepanjang 5,6 Km.

Dari aspek pendanaan, mega proyek jembatan ini juga tidak tergolong beruntung.
Karena ketika proyek sudah dimulai, bahkan sudah pengerjaan konstruksi bentang tengah, secara kebetulan kondisi keuangan negara sedang berat, menyusul tingginya inflasi pasca naiknya harga BBM akibat sempat tingginya harga menyak-mentah dunia hingga di atas US$70/barel. Dan itu sangat mempengaruhi APBN, karena di APBN harga minyak mentah hanya dipatok US$50/barel dan US$55/barel.

Dari aspek politik, nasib jembatan itu juga tidak baik, karena keberadaan proyek itu sempat ‘dimanfaatkan’ oleh rezin Presiden Mewgawatie Soekarnoputrie untuk menarik simpati warga Jatim, khususnya masyarakat Madura. Begitu rezim pemerintahan berganti, nasib proyek ini terkesan hanya dipandang sebelah mata.

Disetujuinya pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak ke Teluk Lamong, meski hanya disetujui 60 hektare dari rencana 300 ha lebih, juga tidak memperkuat posisi Jembatan Suramadu. Karena jika pengembangan pelabuhan itu sepenuhnya di Bangkalan, Madura, maka existensi jembatan akan semakin strategis.

Dalam konteks ini investor (China) yang mendanai sebagian proyek jadi ragu, karena dana pengembalian investasi dari jembatan yang rencananya akan dikomersialkan (jebatan tol) itu bisa terganggu jika volume kendaraan yang lewat jembatan hanya sedikit.

Jembatan Suramadu, jika hanya didekati dengan pertimbangan investasi untung-rugi, tentu bukanlah sektor yang menguntungkan. Tapi jika dilihat dari kepentingan pengembangan Madura ke depan, maka keberadaan jembatan itu menjadi sangat strategis. Maka itu pendanaan proyek hendaknya tidak menggantungkan dana investor, tapi anggarkan seluruhnya dari APBN dan APBD. Jadikan Suramadu sebagai proyek ideologis, bukan infestataif. Jadikan Suramadu sebagai Jembatan Budaya.

GAMBARAN PROYEK

Gambaran ProyekJembatan Suramadu diperkirakan menelan biaya Rp. 2,83 Triliau. Rinciannya, biaya konstruksi Rp. 2,38 Triliun, biaya pembebasan tanah dan jalan pendekat Rp. 450 Miliar. Sumber dana berasal dari APBN, APBD, dan pinjaman dan investasi asing (China).Panjang jembatan 5.438 meter, dengan lebar 2 x 15 meter (total 30 meter). Untuk kendaraan dibagi dua lajur, masing-masing lajur 2 x 3,5 meter. Untuk lajur lambat/darurat 2 x 2,25 meter. Lajur untuk kendaraan roda dua 2 x 2,75 meter. Kelandaian maksimum 3%, jalan pendekat sisi Surabaya 4,35 Km, sedangkan Jalan pendekat Sisi Madura 11,50 Km.Jadwal pelaksanaan pembangunan Jembatan Suramadu dibagi tiga tahap. Tahap persiapan pada tahun 2002, meliputi review study kelayakan dan review desain.

Pengujian terowongan angin dan penelitian lapangan dilaksanakan hingga 2003.Pembebasan lahan dijadwalkan sejak 2002 dan ditargetkan berakhir hingga 2004. Pelaksanaan pekerjaan sipil akses jalan pendekat mulai dikerjakan akhir 2002 hingga 2005. Kemudian Cause Way dikerjakan pada akhir 2003 hingga 2006. Approach Bridge dan Main Bridge dilaksanakan pekerjaannya pada tahun 2004 dan berakhir pada pertengahan 2007, dan dijadwalkan beroperasi 2007.Kini, hampir memasuki paruh 2006, tapi tidak ada tanda-tanda proyek itu akan diselesaikan. (Lut)

pelabuhan - surabaya

2006-05-05T17:40:00.000-07:00

Surabaya butuh pengembangan pelabuhan

Sejak ratusan tahun Kota Surabaya sudah dikenal sebagai pintu utama bagi kegiatan ekonomi-bisnis Jawa Timur. Bahkan juga bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hampir semua perusahaan ekspor-impor di KTI rata-rata membuka kantor cabang di kota ini (Surabaya) guna memudahkan urusan bisnisnya.

Posisi Surabaya (secara geografis) yang strategis itu telah menjadikan pertumbuhan bisnis di kota yang sudah berumur 700 tahun itu maju pesat, khususnya sektor industri dan manufaktur. Hampir semua industri, mulai dari industri berat hingga aneka industri dengan ribuan (varian) produk ada di kota ini.

Bahkan perkembangan industri di Surabaya telah merembet ke kota-kota satelit yang mengitarinya, seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Mojokerto dan Sidoarjo. Sedikitnya terdapat 12 kawasan industri (KI) dengan skala ribuan hektar di kawasan tersebut (Surabaya dan sekitarnya). Belum termasuk puluhan lokasi industrial estate (bukan anggota HKI) dengan areal jauh lebih luas dari 12 KI yang ada.

Tak pelak pertumbuhan jasa pengapalan dan lalu lintas barang—yang hanya mengandalkan Pelabuhan Tanjung Perak—ikut tumbuh pesat. Hanya saja fasilitas yang dimiliki oleh pelabuhan itu (Tanjung Perak) relatif terbatas. Karena selain industri di sekitar Surabaya yang mamakai fasilitas tersebut, juga aktivitas perdagangan antar pulau di KTI.

Kondisi inilah yang menjadikan Pemkot Surabaya ‘resah’. Khawatir kegiatan investasi di masa depan menjadi terganggu, jika tidak segera diikuti pertumbuhan fasilitas kepelabuhanan dengan kapasitas yang memadai.

Berdasarkan data PT Pelindo III Kantor Cabang Tanjung Perak, kapasitas Terminal Petikemas Surabaya (TPS) yang ada di pelabuhan itu hanya 1,7 juta TEU’s (twenty foot equivalent units). Sementara aktivitas pemakaian saat ini sudah mendekati angka 75% dari kapasitas yang tersedia. Diduga pada akhir 2005 dan awal 2006 pemakaian TPS sudah mencapai 75% lebih. Sehingga pengembangan Tanjung perak sudah sangat mendesak.

TELUK LAMONG

Teluk Lamong adalah pilihan lokasi paling tepat. Rencananya akan dibangun di tengah laut—sekitar 2 km dari bibir pantai teluk tersebut (bukan di muara Sungai Kali lamong). Lokasi proyek berbasis reklamasi itu nantinya akan dihubungkan dengan jembatan (1,5 km – 2 km) yang berbasis di pantai Tambak Osowilangun. Pada tahap awal akan dibangun seluas 60 ha dengan kapasitas terminal petikemas 1 juta TEU’s. Sehingga total TPS Tanjung Perak dan Teluk Lamong menjadi 2,7 juta TEU’s.

Jika proyek ini segera terwujud, maka adalah satu-satunya di Indonesia pelabuhan laut yang berada di tengah laut. Persis seperti pelabuhan udara Kansai, Osaka-Jepang yang dihubungan dengan jembatan 5,6 km.

Karena lebarnya jarak antara pantai dan lokasi proyek yakni antara 1,5 km - 2 km, maka Pelabuhan Teluk Lamong nantinya tidak memerlukan bangunan break water sehingga tidak akan terjadi back water atas aliran air dari Sungai Kali Lamong. Dengan luasan jarak darat ke lokasi proyek maka aliran air dari Sungai Kali Lamong akan masuk ke laut seluruhnya.

Pada grand master plan proyek, sebenarnya rencana Pelabuhan Teluk Lamong seluas 386,12 ha senilai Rp6 triliun. Namun karena kebutuhan pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak sangat mendesak, maka prioritas yang akan dibangun hanya 60 ha terlebih dahulu senilai Rp3 triliun.

Urgensi pengembangan Tanjung Perak (ke Teluk Lamong) juga terkait dengan klausul kontrak antara Pelindo III dengan P&O Australia Pty.Ltd yang memiliki share 49% atas Terminal Petikemas Surabaya/TPS (share Pelindo III masih 50% dan Kopkar Pelindo III 1%). Pada perjanjian kontrak masuknya P&O Australia disepakati bahwa setelah pemakaian TPS mencapai 75% dari kapasitas 1,7 juta TeUS, maka pihak Pelindo III berkewajiban melakukan pengembangan Tanjung Perak ke lokasi lain.

Sesuai kontrak, P&O Australia Pty.Ltd diberi opsi pertama untuk ambil bagian pada proyek pengembangan di Teluk Lamong. Namun jika opsi itu tidak diambil, maka pihak Pelindo III akan ‘melempar’ ke pihak lain. Namun, kini P7O telah dibeli seluruh sahamnya di TPS oleh Dubai Port. Kita tunggu komitmen Dubai Port mengembangkan TPS ke depan.

Namun sayang, Pemprov Jatim hanya menyetujui 60 ha saja Pelabuhan dan Terminal Barang Teluk Lamong dibangun. Karena Teluk Lamong dalam RT-RW Provinsi merupakan kawasan penghijauan. Pemprov mengarahkan pengembangan Tanjung Perak itu ke Madura atau Lamongan. (Lut)

pelabuhan - TPS

2006-05-05T17:04:00.000-07:00

Dubai Ports masuk TPS

Dubai Ports World Co. (DPW) Maret 2006 telah membeli seluruh saham (49%) milik Paninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O) di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Sementara 51% saham lainnya tetap dimiliki PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.
Sekilas take over saham itu adalah peristiwa bisnis biasa, yang tidak memiliki arti apapun bagi Surabaya (Jawa Timur). Karena take over saham itu tidak mengubah komposisi apapun dalam struktur kepemilikan TPS, dan mayoritas saham terminal barang itu masih dimiliki negara (Pelindo III).Tapi, pertanyaannya, kenapa Dubai Port berani membeli saham TPS, meski secara bisnis terminal petikemas itu tidak termasuk sektor usaha yang istimewa. Di sinilah pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) jeli. Apakah dibalik traksaksi itu ada hiddden agenda besar yang tengah diskenariokan Dubai Port.
Perpindahan kepemilkan saham di TPS itu bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk kepercayaan Dubai (yang kini memiliki peran ekonomi strategis dunia) terhadap iklim usaha di Jatim.

Pemprov sebaiknya mengucapkan SELAMAT DATANG kepada 'Tuan Dubai' atas berkenan masuk Surabaya melalui TPS. Ucapkan terima-kasih atas kepercayaan tersebut, dan segera rancang penawaran investasi lainnya yang mungkin bisa digarap Dubai.
Peristiwa bisnis ini hampir mirip masuknya Philip Moris ke PT HM Sampoerna, salah satu diva pabrik rokok di Indonesia yang berlokasi di Surabaya. Ada baiknya Gubernur mengucapkan SELAMAT-DATANG kepada 'Tuan Philip Moris' yang telah berkenan masuk Surabaya melalui PT. HM Sampoerna.

Memang masuknya Philip Moris ke HM Sampoerna secara ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung bagi Jatim. Karena investasi itu hanya transaksi kepemilikan. Sementara pabrik rokoknya sudah dulu ada, dan tidak akan ditambah dengan masuknya 'Tuan Philip Moris'.

Tapi jangan lupa. Perkenan masuk ke Surabaya saja sudah akan bisa mengubah kepercayaan asing terhadap iklim investasi di Surabaya (Jatim). Transaksi saham senilai Rp16,5 triliun itu adalah peristiwa yang dahsyat yang pernah terjadi bagi kepemilikan bisnis di Surabaya.

Seiring dengan itu, harusnya ditawarkan juga sederet potensi bisnis yang bisa 'dimainkan' oleh investor asing (Dubai dan AS) tersebut.Masih banyak sektor strategis yang bisa digarap di Jatim. Misalnya proyek infrastruktur (tol, bandara perintis, kelistrikan, proyek air bersih). Atau sektor manufaktur seperti pupuk, farmasi, semen, atau sektor pertambangan migas, dan sektor pariwisata.(lut)